Islam di Filipina

Umat Islam di Filipina adalah salah satu contoh muslim minoritas di negaranya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan masyarakat muslim di wilayah tersebut pada awal mula kedatangan Islam. Apa yang menjadi latar belakang sehingga mayoritas muslim abad 15-17 berubah menjadi minoritas pada abad ke-18 hingga sekarang inilah yang akan dibahas dalam makalah ini.

Pembahasan akan dimulai dari sejarah masuknya Islam ke wilayah ini serta proses Islamisasi yang ada. Masa kolonial yang kemudian di hadapi oleh bangsa ini akan menjadi pembahasan berikutnya, sekaligus dampak yang terjadi terhadap perkembangan Islam di Negara tersebut. Sebagaimana diketahui, Filipina menghadapi dua kali masa penjajahan, yaitu oleh Spanyol dan Amerika.

Begitu juga akan menjadi salah satu sub pembahasan dalam makalah ini, perkembangan Islam di Filipina pasca kemerdekaan. Berbagai perjuangan bangsa Moro dalam memperjuangkan hidupnya sebagai bangsa minoritas akan dibahas satu per satu meskipun tidak dapat dijelaskan secara panjang lebar.

Dengan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat diperoleh sebuah pengetahuan mengenai sejarah Islam di Filipina berikut latar belakang dan perkembangannya sejak awal masuknya Islam di Filipina hingga sekarang, dimana bangsa Moro (sebutan untuk umat Islam Filipina) hanya menjadi kaum minoritas di negerinya sendiri.

Sejarah Masuknya Islam

Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosio cultural wilayah tersebut sebelum kedatangan Islam. Filipina adalah sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari 7107 pulau dengan berbagai suku dan komunitas etnis. Sebelum kedatangan Islam, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Islam dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat setidaknya karena ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah mendarah daging di hati mereka.

Para ahli sejarah menemukan bukti abad ke-16 dan abad ke-17 dari sumber-sumber Spanyol tentang keyakinan agama penduduk Asia Tenggara termasuk Luzon, yang merupakan bagian dari Negara Filipina saat ini, sebelum kedatangan Islam. Sumber-sumber tersebut memberikan penjelasan bahwa sistem keyakinan agama yang sangat dominan ketika Islam datang pada abad ke-14 sarat dengan berbagai upacara pemujaan untuk orang yang sudah meninggal. Hal ini jelas sekali tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menentang keras penyembahan berhala dan politeisme. Namun tampaknya Islam dapat memperlihatkan kepada mereka bahwa agama ini memiliki cara tersendiri yang menjamin arwah orang yang meninggal dunia berada dalam keadaan tenang, yang ternyata dapat mereka terima.[1]

Di sisi lain, tidak dapat diragukan lagi bahwa skala perdagangan Asia Tenggara mulai melesat sangat pesat pada penghujung abad ke-14. Hasil dari perdagangan ini, kota-kota berkembang dengan kecepatan sangat mencengangkan termasuk sepanjang wilayah pesisir kepulauan Filipina. Para pedagang dari berbagai negeri bertemu dan menimbulkan adanya pertukaran baik di bidang ilmu pengetahuan maupun agama. Di antara semua agama besar di dunia, Islam barangkali yang paling serasi dengan dunia perdagangan. Al-Qur’an maupun Al-Hadits sebagai sumber tertinggi dalam agama Islam banyak memuji kepada pedagang yang dapat dipercaya.

Hal ini mengakibatkan orang yang cenderung bergerak dalam dunia perniagaan pasti terpikat dengan ajaran Islam. Dari sini, Islam terus memperluas pengaruhnya secara cultural yaitu dengan melalui perkawinan antar etnis hingga akhirnya melalui system politik. Jalur yang terakhir ini (politik) terjadi ketika Islam telah dipeluk oleh para penguasa khususnya para raja.[2]

Menurut para ahli sejarah, pada penghujung akhir abad ke-14 seorang raja terkenal dari Manguindanao memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Raja Manguindanao kemudian menjadi seorang Datuk yang berkuasa di propinsi Davao di bagian tenggara pulau Mindanao. Setelah itu, Islam disebarkan ke pulau Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Sepanjang garis pantai kepulauan Filipina semuanya berada dibawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar Datuk atau Raja.

Masa Kolonial Spanyol

Kedatangn orang-orang Spanyol ke Filipina pada tahun 1521 M, selain untuk menjajah juga bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen. Dengan kekerasan, persuasi atau menundukkan secara halus dengan hadiah-hadiah, orang-orang Spanyol dapat memperluas kedaulatannya hamper ke seluruh wilayah Filipina. Nsmun, ketika Spanyol menaklukan wilayah utara Filipina dengan mudah dan tanpa perlawanan berarti, tidak demikian halnya dengan wilayah selatan. Tentara kolonial Spanyol harus bertempur mati-matian melawan kesultanan Islam di wilayah selatan Filipina, yakni Sulu, Manguindanau dan Buayan. Rentetan peperangan yang panjang antara Islam dan Spanyol hasilnya tidak nampak kecuali bertambahnya ketegangan antara orang Kristen dan orang Islam Filipina.[3]

Selama masa kolonial, Spanyol menerapkan politik devide and rule (pecah belah dan kuasai) serta mision-sacre (misi suci Kristenisasi) terhadap orang-orang Islam. Bahkan orang-orang Islam di-stigmatisasi (julukan terhadap hal-hal yang buruk) sebagai "Moor" (Moro). Artinya orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan huramentados (tukang bunuh). Sejak saat itu julukan Moro melekat pada orang-orang Islam yang mendiami kawasan Filipina Selatan tersebut. Tahun 1578 M terjadi perang besar yang melibatkan orang Filipina sendiri.

Bangsa Spanyol juga melakukan inkuisisi yang buruk terhadap orang-orang muslim di semenanjung Iberia. Mereka menyerang karajaan muslim Sulu, Manguindanau dan Manilad dengan fanatisme dan keganasan yang sama seperti mereka memperlakukan penduduk muslim mereka sendiri di Spanyol. Bahkan Raja Philip memerintahkan Kepala Staf Angkatan Lautnya sebagai berikut: “Taklukkan pulau-pulau itu dan gantikan agama penduduknya (ke agama Katolik)”. Menghadapi latar belakang seperti ini, orang-orang muslim Filipina (bangsa Moro) harus berjuang bagi kelangsungan hidupnya sampai saat ini, lebih dari empat abad. Spanyol tidak pernah dapat menaklukkan kesultanan Islam Sulu walaupun dalam keadaan perang terus menerus, dan harus mengakui keberadaannya yang merdeka.[4]

Masa Imperialisme Amerika Serikat

Pada tahun 1896, Presiden Mc. Kinley dari AS memutuskan untuk menduduki Filipina untuk “mengkristenkan dan membudayakan” rakyat sebagaimana ia ajukan. Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri sebagai seorang sahabat yang baik dan dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Traktat Bates (20 Agustus 1898 M) yang menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi Bangsa Moro.

Amerika berhasil menduduki jajahan Spanyol ini pada tahun 1899, namun mendapatkan perlawanan dari Negara muslim Sulu. Traktat tersebut ternyata hanya taktik mengambil hati orang-orang Islam agar tidak memberontak, karena pada saat yang sama Amerika tengah disibukkan dengan pemberontakan kaum revolusioner Filipina Utara pimpinan Emilio Aguinaldo. Terbukti setelah kaum revolusioner kalah pada 1902 M, kebijakan AS di Mindanao dan Sulu bergeser kepada sikap campur tangan langsung dan penjajahan terbuka. Setahun kemudian (1903 M) Mindanao dan Sulu disatukan menjadi wilayah propinsi Moroland dengan alasan untuk memberadabkan (civilizing) rakyat Mindanao dan Sulu. Periode berikutnya tercatat pertempuran antara kedua belah pihak. Kesultanan Sulu jatuh ke tangan Amerika pada tahun 1914. Pada tahun 1915, Raja (Sultan) Muslim dipaksa turun tahta, tetapi diakui sebagai ketua komunitas muslim. Hanya pada April 1940 Amerika menghapuskan Kesultanan Sulu dan menggabungkan bangsa Moro ke dalam Filipina.[5]

Patut dicatat bahwa selama periode 1898-1902, AS ternyata telah menggunakan waktu tersebut untuk membebaskan tanah serta hutan di wilayah Moro untuk keperluan ekspansi para kapitalis. Bahkan periode 1903-1913 dihabiskan AS untuk memerangi berbagai kelompok perlawanan Bangsa Moro. Namun Amerika memandang peperangan tak cukup efektif meredam perlawanan Bangsa Moro, Amerika akhirnya menerapkan strategi penjajahan melalui kebijakan pendidikan dan bujukan. Kebijakan ini kemudian disempurnakan oleh orang-orang Amerika sebagai ciri khas penjajahan mereka.

Kebijakan pendidikan dan bujukan yang diterapkan Amerika terbukti merupakan strategi yang sangat efektif dalam meredam perlawanan Bangsa Moro. Sebagai hasilnya, kohesitas politik dan kesatuan diantara masyarakat Muslim mulai berantakan dan basis budaya mulai diserang oleh norma-norma Barat. Pada dasarnya kebijakan ini lebih disebabkan keinginan Amerika memasukkan kaum Muslimin ke dalam arus utama masyarakat Filipina di Utara dan mengasimilasi kaum Muslim ke dalam tradisi dan kebiasaan orang-orang Kristen.

Seiring dengan berkurangnya kekuasaan politik para Sultan dan berpindahnya kekuasaan secara bertahap ke Manila, pendekatan ini sedikit demi sedikit mengancam tradisi kemandirian yang selama ini dipelihara oleh masyarakat Muslim.

Masa Peralihan / Faktor yang Mendukung Kemerdekaan

Masa pra-kemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di Utara. Untuk menggabungkan ekonomi Moroland ke dalam sistem kapitalis, diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan AS yang sangat kapitalistis seperti Land Registration Act No. 496 (November 1902) yang menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan di bawah sumpah. Kemudian Philippine Commission Act No. 718 (4 April 1903) yang menyatakan hibah tanah dari para Sultan, Datu, atau kepala Suku Non-Kristen sebagai tidak sah, jika dilakukan tanpa ada wewenang atau izin dari pemerintah.

Pada intinya ketentuan tentang hukum tanah ini merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum Muslimin (tanah adat dan ulayat) oleh pemerintah kolonial AS dan pemerintah Filipina di Utara yang menguntungkan para kapitalis.

Kepemilikan tanah yang begitu mudah dan mendapat legalisasi dari pemerintah tersebut mendorong migrasi dan pemukiman besar-besaran orang-orang Utara ke Mindanao. Banyak pemukim yang datang, seperti di Kidapawan, Manguindanao, mengakui bahwa motif utama kedatangan mereka ke Mindanao adalah untuk mendapatkan tanah. Untuk menarik banyak pemukim dari utara ke Mindanao, pemerintah membangun koloni-koloni yang disubsidi lengkap dengan seluruh alat bantu yang diperlukan. Konsep penjajahan melalui koloni ini diteruskan oleh pemerintah Filipina begitu AS hengkang dari negeri tersebut. Sehingga perlahan tapi pasti orang-orang Moro menjadi minoritas di tanah kelahiran mereka sendiri.[6] 

Masa Pasca Kemerdekaan / Perkembangannya

Kemerdekaan yang didapatkan Filipina pada 4 Juli 1946 M dari Amerika Serikat ternyata tidak memiliki arti khusus bagi Bangsa Moro. Hengkangnya penjajah pertama (Amerika Serikat) dari Filipina ternyata memunculkan penjajah lainnya (pemerintah Filipina). Namun patut dicatat, pada masa ini perjuangan Bangsa Moro memasuki babak baru dengan dibentuknya front perlawanan yang lebih terorganisir dan maju, seperti MIM (Mindanao Independece Movement), MNLF, MILF, MNLF-Reformis, BMIF.

Namun pada saat yang sama, juga merupakan masa terpecahnya kekuatan Bangsa Moro menjadi faksi-faksi yang melemahkan perjuangan mereka secara keseluruhan. Tekanan semakin terasa hebat dan berat ketika Ferdinand Marcos berkuasa (1965-1986). Dibandingkan dengan masa pemerintahan semua presiden Filipina dari Jose Rizal sampai Fidel Ramos maka masa pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa pemerintahan paling represif bagi Bangsa Moro. Pembentukan Muslim Independent Movement (MIM) pada 1968 dan Moro Liberation Front (MLF) pada 1971 tak bisa dilepaskan dari sikap politik Marcos.

Perkembangan berikutnya, MLF sebagai induk perjuangan Bangsa Moro akhirnya terpecah. Pertama, Moro National Liberation Front (MNLF) pimpinan Nur Misuari yang berideologikan nasionalis-sekuler. Kedua, Moro Islamic Liberation Front (MILF) pimpinan Hashim Salamat, seorang ulama pejuang, yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Filipina Selatan.

Namun dalam perjalanannya, ternyata MNLF pimpinan Nur Misuari mengalami perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF-Reformis pimpinan Dimas Pundato (1981) dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak Janjalani (1993). Tentu saja perpecahan ini memperlemah perjuangan Bangsa Moro secara keseluruhan dan memperkuat posisi pemerintah Filipina dalam menghadapi Bangsa Moro.

Disatu pihak mereka menghendaki diselesaikannya konflik dengan cara diplomatik (diwakili oleh MNLF), sementara pihak lainnya menghendaki perjuangan bersenjata/jihad (diwakili oleh MILF). Semua pihak memandang caranyalah yang paling tepat dan efektif. Namun agaknya Ramos telah memilih salah satu diantara mereka walaupun dengan penuh resiko. "Semua orang harus memilih, tidak mungkin memuaskan semua pihak," katanya. Dan jadilah bangsa Moro seperti saat ini, minoritas di negeri sendiri.

Menurut Majul, minimal ada tiga alasan yang menjadi penyebab sulitnya bangsa Moro berintegrasi secara penuh kepada pemerintah Republik Filipina. Pertama, bangsa Moro sulit menerima Undang-Undang Nasional karena jelas undang-undang tersebut berasal dari Barat dan Katolik dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur membuat bangsa Moro malas untuk belajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Ketiga, adanya trauma dan kebencian yang mendalam pada bangsa Moro atas program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah mereka. Dan kemajuan yang dihasilkan meliputi:

Politik dan Pemerintahan

Filipina adalah sebuah republik konstitusional dengan sistem presidensial pemerintahan. Hal ini diatur sebagai negara kesatuan dengan pengecualian Daerah Otonomi di Mindanao Muslim yang sebagian besar bebas dari pemerintah nasional.Fungsi-fungsi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan merupakan-Panglima angkatan bersenjata. Presiden dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan enam tahun tunggal, di mana ia menunjuk dan memilih dan mengepalai thecabinet.

Kongres bikameral terdiri dari Senat, yang berfungsi sebagai majelis tinggi, dengan anggota yang dipilih untuk masa jabatan enam tahun, dan DPR, melayani sebagai majelis rendah, dengan anggota yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Para senator dipilih pada umumnya sedangkan wakil dipilih dari kedua kabupaten legislatif dan melalui perwakilan sektoral.

Kekuasaan kehakiman adalah hak di Mahkamah Agung, terdiri dari Ketua Mahkamah Agung sebagai pejabat yang Ketua asosiasi dan empat belas hakim, yang semuanya diangkat oleh Presiden dari nominasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial dan Bar Council.

Telah ada upaya untuk mengubah pemerintah ke pemerintah federal, unikameral, atau parlemen sejak pemerintahan Ramos.

Keamanan dan Pertahanan

PNP-Khusus Action Force (SAF) operator Filipina pertahanan ditangani oleh Angkatan Bersenjata Filipina dan terdiri dari tiga cabang: Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut (termasuk Korps Marinir). keamanan sipil ditangani oleh Kepolisian Nasional Filipina di bawah Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (DILG).

Dalam Daerah Otonomi di Mindanao Muslim, organisasi separatis terbesar, Front Pembebasan Nasional Moro, kini pemerintah terlibat politik. Kelompok-kelompok militan lebih seperti Front Pembebasan Islam Moro, Tentara Rakyat Baru, dan Abu Sayyafstill berkeliaran provinsi, tetapi kehadiran mereka telah menurun dalam beberapa tahun terakhir karena keamanan yang berhasil disediakan oleh pemerintah Filipina.

Filipina telah menjadi sekutu Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Hal ini didukung kebijakan-kebijakan Amerika selama Perang Dingin dan berpartisipasi dalam perang Korea dan Vietnam. Itu adalah anggota SEATO sekarang dibubarkan, kelompok yang dimaksudkan untuk melayani peran yang sama untuk NATO dan itu termasuk Australia, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Setelah awal Perang Melawan Teror, Filipina adalah bagian dari koalisi yang memberikan dukungan kepada Amerika Serikat di Irak. Filipina saat ini bekerja dengan Amerika Serikat dengan maksud untuk mengakhiri pemberontakan dalam negeri.

Penutup

Proses islamisasi di Filipina pada masa awal adalah melalui tiga hal, yaitu perdagangan, perkawinan dan politik. Diterimanya Islam oleh orang-orang Mindanao, Sulu, Manilad dan sepanjang pesisir pantai kepulauan Filipina tidak terlepas dari ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang tersebut dapat mengakomodasi tradisi lokal.

Umat Islam Filipina yang kemudian dikenal dengan bangsa Moro, pada akhirnya menghadapi berbagai hambatan baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Bila direntang ke belakang, perjuangan bangsa Moro dapat dibagi menjadi tiga fase: Pertama, Moro berjuang melawan penguasa Spanyol selama lebih dari 375 tahun (1521-1898). Kedua, Moro berusaha bebas dari kolonialisme Amerika selama 47 tahun (1898-1946). Ketiga, Moro melawan pemerintah Filipina (1970-sekarang).

Minimal ada tiga alasan yang menjadi penyebab sulitnya bangsa Moro berintegrasi secara penuh kepada pemerintah Republik Filipina. Pertama, bangsa Moro sulit menerima Undang-Undang Nasional karena jelas undang-undang tersebut berasal dari Barat dan Katolik dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur membuat bangsa Moro malas untuk belajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Ketiga, adanya trauma dan kebencian yang mendalam pada bangsa Moro atas program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah mereka di Mindanao, karena program ini telah mengubah mereka dari mayoritas menjadi minoritas di segala bidang kehidupan.

Daftar Pustaka

Antony Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, Jakarta, Pustaka LP3ES

Indonesia, 2004.

Pengantar Studi Islam, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, Cet. IV, 2006.

Apipudin, Islam di Asia Tenggara.

www. kosmaext2010. Com/Sejarah-Masuknya-Islam-di-Filifina-Selatan-

_____________

[1] Antony Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hal. 24-25

[2] Ibid, hal. 37

[3] Pengantar Studi Islam, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, Cet. IV, 2006, hal. 307-308

[4] Minoritas Muslim, hal. 195

[5] Ibid, hal. 196

[6] Tim Penyusun, ….. hal. 308